Seandainya kaum anarkis dan marxis benar-benar bersatu, mungkin kapitalisme tak lagi berdiri setegak sekarang. Keduanya sama-sama lahir dari rahim kritik terhadap sistem yang dianggap menindas: eksploitasi tenaga kerja, ketimpangan kelas, dan dominasi modal atas hidup manusia. Namun sejarah mencatat, perbedaan tajam di antara mereka justru membuat persatuan itu nyaris mustahil.
Bagi kaum Marxis, negara masih bisa dipakai sebagai alat perjuangan. Negara dipandang sebagai fase transisi—sebuah instrumen untuk merebut dan mengelola kekuasaan atas nama kelas pekerja sebelum akhirnya menuju masyarakat tanpa kelas. Dalam kerangka ini, negara bukan musuh abadi, melainkan kendaraan sementara untuk menghancurkan kapitalisme dari dalam.
Sebaliknya, kaum anarkis seperti Bakunin melihat negara sebagai sumber penindasan itu sendiri. Negara dan kapitalisme dianggap dua sisi mata uang yang saling menguatkan. Karena itu, penghapusan kapitalisme tidak cukup jika negara tetap berdiri. Bagi anarkisme, pembebasan sejati hanya mungkin ketika struktur negara dibubarkan bersamaan dengan runtuhnya sistem modal.
Perbedaan inilah yang membuat dua ideologi tersebut kerap pecah kongsi. Mereka sepakat tentang musuh, tetapi berbeda soal jalan. Satu percaya pada strategi transisi melalui negara, yang lain menolak segala bentuk otoritas terpusat.
Di tengah perdebatan itu, kapitalisme terus beradaptasi. Ia menyusup ke pendidikan, teknologi, bahkan ruang-ruang personal manusia. Maka muncul ironi: lebih mudah membayangkan kiamat daripada runtuhnya kapitalisme. Bukan karena ia tak bisa digugat, tetapi karena lawan-lawannya terpecah dalam strategi dan visi.
Narasi ini bukan sekadar soal siapa benar dan siapa salah, melainkan tentang pertanyaan mendasar: apakah pembebasan harus melalui kekuasaan, atau justru dengan membongkarnya sepenuhnya?
Author: Admin
Penulis
