Sakabaca.online 10 februari 20226 – Perdamaian sering kali menjadi kata paling indah sekaligus paling berbahaya dalam sejarah politik dunia. Indah karena menjanjikan akhir dari penderitaan, berbahaya karena kerap digunakan untuk menutupi ketidakadilan yang belum diselesaikan. Dalam konteks Gaza, gagasan Board of Peace hadir dengan narasi stabilitas dan rekonstruksi, namun justru menyisakan pertanyaan ideologis mendasar: perdamaian untuk siapa, dan ditentukan oleh siapa?
Jika dibaca dengan pisau pemikiran HOS Tjokroaminoto, Board of Peace bukan sekadar skema diplomatik, melainkan gejala lama kolonialisme yang berganti wajah* dari pendudukan militer menjadi pengaturan politik global.
Perdamaian Tanpa Rakyat: Cacat Sejak Konsepsi
Skema Board of Peace secara substansial meminggirkan penduduk asli Gaza dari proses perundingan. Masa depan wilayah mereka justru dipetakan oleh aktor-aktor luar: negara besar, lembaga internasional, dan kepentingan geopolitik global.
Dalam logika keadilan, ini adalah ironi. Dalam logika perjuangan, ini adalah pengkhianatan.
HOS Tjokroaminoto dengan tegas menolak konsep perjuangan yang menempatkan rakyat hanya sebagai objek. Ia menyatakan:
“Tidak ada kemerdekaan sejati bila rakyat tidak menjadi tuan di negeri sendiri.”
Pernyataan ini menegaskan bahwa kedaulatan bukan hasil kompromi elite, melainkan lahir dari kesadaran dan peran aktif rakyat. Maka, perdamaian yang dirancang tanpa kehadiran rakyat Gaza bukanlah solusi, melainkan penundaan konflik dalam format yang lebih halus.
Kolonialisme Gaya Baru: Dari Senjata ke Meja Perundingan*
Tjokroaminoto memahami bahwa penjajahan tidak selalu hadir dalam bentuk pendudukan fisik.
Ia memperingatkan tentang dominasi yang bekerja melalui struktur, sistem, dan wacana. Dalam salah satu pidatonya, ia menegaskan:
“Penjajahan yang paling berbahaya adalah penjajahan yang membuat bangsa terjajah merasa dilindungi, padahal haknya dirampas.”
Board of Peace berpotensi jatuh ke dalam kategori ini. Dengan dalih perdamaian, rakyat Gaza diarahkan untuk menerima pengaturan masa depan yang tidak mereka rumuskan sendiri. Tanah, keamanan, dan tata kelola politik dibicarakan tanpa kedaulatan penuh di tangan penduduk aslinya.
Ini bukan perdamaian, melainkan kolonialisme diplomatik Bertentangan dengan Prinsip Penentuan Nasib Sendiri
Salah satu fondasi pemikiran HOS Tjokroaminoto adalah prinsip hak menentukan nasib sendiri (self-determination). Baginya, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang memiliki kuasa penuh atas arah sejarahnya.
Ia menegaskan:
“Bangsa yang besar tidak menggantungkan nasibnya kepada belas kasihan bangsa lain.”
Dalam konteks Gaza, Board of Peace justru menempatkan rakyat Palestina dalam posisi bergantung pada keputusan pihak luar. Ini bertentangan secara ideologis dengan garis perjuangan Tjokroaminoto, yang menolak segala bentuk ketergantungan politik sebagai jalan pembebasan.
Perdamaian Menurut Tjokroaminoto: Keadilan Lebih Dahulu
Dalam kerangka pemikiran Tjokroaminoto, perdamaian bukan tujuan pertama keadilanlah yang utama. Perdamaian hanyalah konsekuensi logis dari keadilan yang ditegakkan.
Ia pernah menegaskan dengan keras: “Perdamaian yang lahir dari ketidakadilan hanya akan melahirkan perlawanan yang lebih besar.”
Maka, selama akar persoalan Gaza pendudukan, perampasan hak, dan penafian kedaulatan tidak diselesaikan, setiap skema perdamaian hanya akan menjadi solusi semu.
Pelajaran Ideologis bagi Kader dan Gerakan*
Bagi kader gerakan, membaca Board of Peace tidak cukup dengan kacamata kemanusiaan semata, tetapi juga dengan kesadaran ideologis. Tjokroaminoto mengajarkan bahwa perjuangan harus berpihak, bukan netral; harus tegas, bukan kompromistis terhadap kezaliman.
Dalam konteks ini, sikap ideologis yang harus ditegaskan adalah:
1. Menolak perdamaian tanpa kedaulatan
2. Menolak perundingan tanpa keterlibatan rakyat asli
3. Menolak stabilitas yang mengorbankan keadilan
Karena, sebagaimana ditegaskan Tjokroaminoto:
“Lebih baik berdiri di pihak kebenaran meski sendiri, daripada ramai-ramai membela kebatilan.”
Gaza dan Ujian Nurani Dunia
Board of Peace akan selalu terdengar indah selama kita menutup mata terhadap siapa yang disingkirkan dari meja perundingan. Namun dalam pisau pemikiran HOS Tjokroaminoto, perdamaian semacam itu bukanlah jawaban, melainkan masalah baru yang dibungkus bahasa kemanusiaan.
Gaza hari ini bukan hanya persoalan Palestina, tetapi ujian bagi nurani dunia: apakah kita benar-benar ingin keadilan, atau hanya ketenangan semu?
Sebagaimana warisan perjuangan Tjokroaminoto, nasib suatu bangsa tidak boleh ditentukan oleh tangan asing. Perdamaian sejati hanya lahir ketika rakyat menjadi subjek sejarahnya sendiri.
Author: Admin
Penulis
