Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda. Di atas kertas, program ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak dasar rakyat: makan yang layak dan sehat. Namun, di balik niat mulia tersebut, muncul pertanyaan kritis: apakah MBG benar-benar solusi kesejahteraan, atau justru membuka ruang bagi lahirnya kapitalisme gaya baru?
Dalam praktiknya, program sebesar ini tentu melibatkan rantai distribusi panjang—mulai dari penyedia bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi ke masyarakat. Di titik inilah potensi masalah muncul. Jika pengelolaan lebih banyak diserahkan kepada pemilik modal besar, maka program sosial ini berisiko berubah menjadi ladang bisnis yang menguntungkan segelintir pihak.
Perusahaan besar bisa menguasai proyek, sementara pelaku usaha kecil di daerah hanya menjadi penonton.
Lebih jauh lagi, kondisi ini dapat menciptakan ironi. Di satu sisi, masyarakat menerima bantuan makanan. Namun di sisi lain, mereka tetap terjebak dalam lingkaran ekonomi yang lemah karena tidak dilibatkan dalam sistem produksinya.
Para pekerja mungkin hanya menjadi buruh dengan upah minim, sementara keuntungan utama mengalir ke atas, kepada para pemilik modal.
Namun demikian, MBG tidak harus berakhir seperti itu.
Program ini justru memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi rakyat jika dirancang dengan pendekatan yang tepat. Pelibatan UMKM lokal, pemberdayaan petani setempat, serta distribusi yang adil dapat menjadikan program ini sebagai alat pemerataan ekonomi, bukan pemusatan kekayaan.
Di sinilah peran negara menjadi sangat krusial. Transparansi, pengawasan, dan keberpihakan pada ekonomi rakyat harus menjadi fondasi utama. Tanpa itu, MBG bisa kehilangan ruh sosialnya dan berubah menjadi sekadar proyek besar yang menguntungkan segelintir elit.
Pada akhirnya, MBG bukan sekadar soal memberi makan gratis. Ia adalah cermin arah kebijakan ekonomi kita: apakah berpihak pada rakyat banyak, atau justru memperkuat dominasi pemilik modal. Pilihan itu ada pada bagaimana program ini dijalankan, bukan sekadar bagaimana ia direncanakan.
